Sidikalang, Matankri.com – Pembagian proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi selama ini dituding dilakukan ala KKN, diduga untuk memberikan keuntungan bagi oknum yang hendak memperkaya diri.
Hal itu menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat daerah penghasil kopi ini sehingga ditegaskan perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum untuk menelusurinya dimana letak permainannya.
Hal ini ditegaskan ketua, DPC.LSM Sorotan Masalah Korupsi (Somasi) Kabupaten Dairi, Herrinton Nababan , Selasa (24/9) di Sidikalang.
Herrinton juga berkata tegas, sejak dari TA.2023 lalu hingga 2024 pembagian paket pekerjaan “tidak adil” karena terlihat jelas ada di monopoli oleh oknum seorang rekanan, tegas Herrinton.
Ada pemborong diketahui mendapat jatah proyek berlebihan bahkan sampai muntah, dan adapula rekanan lain tidak kebagian, ini ada apa? Ujarnya.
Selain itu, tegas Herrinton Nababan lagi. Kualitas mutu pekerjaan proyek TA.2023 lalu dilapangan kesannya terlihat tidak sesuai yang diharapkan dan kurang bermutu.
“ Hasil amatan tim kita yang melakukan investigasi langsung turun kelapangan, menemukan banyak pekerjaan tahun lalu namun sekarang sudah mengalami kerusakan padahal baru beberapa bulan selesai dikerjakanm ucap Herrinton.
Ironisnya, ketika Kepala Dinas PUPR Kabupaten, Dairi. Masaraya Berutu, hendak dikonfirmasi sering disebutkan tidak berada dikantornya.
Jika ditanya dimana keberadaan Kadis PUPR, kepada staff dan ajudan. Selalu saja dapat jawaban kalau Bapak sedang tidak ada ditempat.
“ Bapak sedang tidak berada dikantor dan ruangan kerjanya”, ucap staffnya.
Untuk diketahui bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kalau Kepala Dinas PUPR Kabuapten Dairi selalu tidak ada ditempat atau tidak ada diruang kerjanya, berarti Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dairi lagi tidur atau lagi kemana?.. , kata Herrinton.
Jangan tidur pak, karena kami melihat dan menduga mutu pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan kurang baik atau tidak seseuai dengan spesifikasi pekerjaan, imbuh Herrinton.
