Depok, matankri.com – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Telah sah di setujui DPRD dan Pemkot Kota Depok melalui Rapat Paripurna pada Kamis (7/11/2024), di Gedung DPRD Kota Depok.
Persetujuan DPRD terhadap KUA PPAS dan Nota Keuangan KUA PPAS 2025. Di tanda tangani Walikota Depok, Mohammad Idris, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.
Edi Masturo yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengatakan, Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam penyusunan APBD. Yang akan di alokasikan untuk berbagai program prioritas guna mendukung pembangunan Kota Depok.
“Ada kesamaan pandang sehingga semua ini tercapai, baik dalam mencermati. Dan memberikan solusi terhadap persoalan yang di hadapi dalam pembahasan tersebut. Dengan di tandatanganinya nota kesepakatanterhadap KUA-PPAS Kota Depok 2025 pada hari ini,” tuturnya kepada wartawan.
Lebih lanjut Masturo menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2025. Di ajuka pada rancangan KUA dan PPAS sebesar Rp3.842.415.262.487. Pada pembahasan badan anggaran bersama TAPB telah di sepakati adanya penambahan sebesar Rp482.730.012.335.
“Sehingga jumlah pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp4.325.145.274.822,” ungkap dia.
Belanja daerah di ajukan pada rancangan KUA dan PPAS.
Pendapatan daerah ini, kata Edi Masturo, rencana penerimaan dari pendapatan asli daerah. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaanmilik daerah yang di pisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
“Pada pembahasan badan anggaran bersama TAPD di sepakati pendapatan asli daerah (PAD pada tahun anggaran2025 di proyeksikan sebesar Rp2.348.415.353.898. Dan pendapatan transfer pada tahun anggaran 2025 di proyeksikan sebesar pendapatan transfersebesar Rp1.976.729.920.924,” kata dia.
Dia juga mengatakan, untuk belanja daerah di ajukan pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.926.119.391.501. Pada pembahasan badan anggaran bersama TAPD di sepakati adanya penambahan sebesar Rp599.183.627.177.
“Sehingga jumlah belanja daerah pada APBD tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp4.525.303.018.678,” kata dia.
Dia pun merinci, belanja operasi pada pembahasan badan anggaran bersama TPAD telah di sepakati sebesar Rp3.573.076.370.754. Belanja modal pada pembahasan badan anggaran dan TAPD di sepakati sebesar Rp917.200.579.817.
“Belanja tidak terduga pada pembahasan badan anggaran telah di sepakati sebesar Rp35.026.068.107,” kata dia.
Bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2025 kebijakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan penerimaan silpa tahun anggaran 2024. Silpa di maksud di prediksi dari hasil efesiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapatan.
“Yang selanjutnya di harapkan dapat menutup defisit tahun anggaran berjalan. Kebijakan pembiayaan daerah di dasari atas beberapaasumsi,” kata dia.
Di rincikannya lagi, pada anggaran tahun 2025 sisa lebih perhitungan anggaran. Tahun anggaran sebelumnya (silpa) di proyeksikansebesar Rp300.157.743.856.
“Pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2025 untuk penyertaan modal pada PT Tirta Asasta Depok dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,” ujar dia.
Menurutnya, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025. Merupakan dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Depok tahun anggaran 2025.
“Yakni dengan penekanan kepada program dan kegiatan infrastruktur. Yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunaninfrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Menurut dia, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Depok tahun anggaran 2025 di selaraskan dengan RPJPD maupun RPJMD. Visi misi pemerintah daerah, RKPD, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok.
“Selain itu dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Serta perubahankebijakan terkait dengan penganggaran yang harus di sesuaikan. Maka perlu di lakukan penyesuaian dalam kebijakan umum apbd tahun anggaran bersangkutan,” ungkap dia.
Adapun, kata Edi Masturo, penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di sesuaikan dengan kebijakan umum penyusunan APBD. Di antaranya perhitungan pendapatan asli daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan ASN. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan perangkat daerah dan kegiatan yang di pandang wajib dan prioritas.
“Serta efisiensi anggaran serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,” tutur dia.
Sudah sepakat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono juga menjelaskan. Dalam kesepakatan bersama Walikota dengan DPRD Kota Depok nilai RAPBD dalam KUA PPAS 2025 yakni senilai Rp4.625.303.018.678.
“Kami bersama DPRD sudah sepakat bahwa RAPBD dalam KUA PPAS 2025 yakni senilai Rp4.625.303.018.678,”papaparnya.
Fakta dan Data KUA PPAS 2025:
RAPBD :
– Rp4.625.303.018.678
Pendapatan :
– Rp4.325.145.274.822
PAD :
– Rp2.348.415.353.898
Pendapatan Transfer :
– Rp1.976.729.920.924
Belanja Daerah :
– Rp4.525.303.018.678
Rincian Belanja Daerah :
– Belanja Operasi : Rp3.573.076.370.754
– Belanja Modal : Rp917.200.579.817
– Belanja Tak Terduga : Rp35.026.068.107
Pembiayaan Daerah :
– Silpa : Rp300.157.743.856
– Penyertaan Modal PT Tirta Asasta : Rp100.000.000.000
(Wahyu gondrong)
